Indonesia Terkini: KUHP Baru Bencana Hak Asasi Manusia

Indonesia Terkini: KUHP Baru Bencana Hak Asasi Manusia – DPR RI mengesahkan undang-undang pidana baru pada 6 Desember kemarin, yang berisi ketentuan yang secara nyata melanggar hukum dan juga standar slot hak asasi manusia internasional, kata Human Rights Watch. 

Perundang-undang KUHP lama dan pasal-pasal dalam kode baru yang melanggar hak-hak perempuan, minoritas agama, dan orang-orang lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), yang merusak hak atas kebebasan berbicara dan berserikat.

Pergantian hukum pidana di Indonesia, yang asalnya dari pemerintahan kolonial Belanda, sudah dipertimbangkan selama beberapa decade terakhir. Pada September lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan agar menunda pengesahan RUU KUHP yang sebelumnya oleh parlemen setelah protes jalanan secara besar-besaran. 

Presiden kemudian memerintahkan kabinetnya untuk melakukan sosialisasi RUU tersebut, seolah-olah untuk meningkatkan partisipasi publik. Pandemi Covid-19 telah menunda pengerjaan RUU yang sudah diselesaikan Komisi Hukum dan HAM DPR pada 30 November. Rapat paripurna itu mengesahkan RUU yang terdapat 624 pasal itu pada 6 Desember. KUHP baru Indonesia yang isinya ketentuan yang menindas dan membuka pintu untuk melanggar privasi dan penegakan secara selektif yang memungkinkan polisi dalam memeras suap.

Pro Kontra RUU KUHP

Anggota parlemen yang melecehkan lawan politik, serta pejabat yang memenjarakan blogger biasa, Senior Indonesia seorang peneliti di Human Rights Watch. Dalam satu gerakan, situasi hak asasi manusia di Indonesia telah berubah drastis menjadi sangat buruk.

Dengan jutaan orang di Indonesia telah menjadi sasaran tuntutan pidana menurut undang-undang yang sangat lalai ini. Ketika Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi Eropa minggu depan untuk menghadiri puncak pertemuan antara kepala pemerintahan Uni Eropa serta Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)

Para pemimpin UE harus menyuarakan penentangan mereka terhadap undang-undang baru tersebut, kata Human Rights Watch. Perusahaan yang memiliki kepentingan diharuskan angkat bicara, termasuk orang bank, dana investasi, serta bisnis lain yang masuk di Indonesia dalam bidang manufaktur, pariwisata, produksi minyak sawit, dan industri lainnya.

Bagaimana dengan undang-undang tentang seks konsensual?

Undang-undang yang menjadikan seks konsensual di luar pernikahan sebagai tindak pidana adalah serangan besar-besaran terhadap hak privasi, yang memungkinkan intrusi ke dalam keputusan paling intim individu dan keluarga, kata Human Rights Watch.

Sementara kejahatan seksual di luar pernikahan hanya bisa dituntut atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak dari terdakwa tersebut, namun secara tidak profesional dampaknya bisa pada perempuan serta kaum LGBT yang lebih mungkin dilaporkan oleh suami karena perzinahan.

Pasal penoda agama dalam KUHP ditingkatkan mulai dari satu menjadi enam pasal, tetapi dengan masa kurungan yang lebih singkat dengan maksimal tiga tahun penodaan agama, dan untuk pertama kalinya memuat pasal yang melarang meninggalkan suatu agama atau kepercayaan sebagai murtad. 

Siapapun yang mencoba membujuk agar supaya menjadi murtad dalam suatu agama atau kepercayaan dapat dituntut juga dipenjara, menjadi sebuah kemunduran serius untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. 

Hukum pidana yang melawan tren global agar tidak menegakkan hukum penodaan agama atau yang menghapusnya sama sekali. Undang-undang baru yang juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengakui hukum yang berlaku di negara tersebut.

Dapat ditafsirkan bahwa untuk memperluas legalitas formal sampai ratusan peraturan Syariah yang berlaku oleh pejabat lokal berbagai wilayah di seluruh indonesia. Kebanyakan peraturan ini mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan, seperti jam-jam malam untuk perempuan serta aturan berpakaian jilbab wajib.